Garut | Polda Jabar perkuat komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan tanaman jagung yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hingga Kamis, 9 April 2026, luas lahan tanam jagung di wilayah hukum Polda Jabar telah mencapai 9.147,02 hektar dari total potensi lahan 21.008 hektar.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Polda Jabar, Kombes Pol Fadly Samad menegaskan program tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian hingga tingkat desa.
“Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal. Hingga hari ini, 9 April 2026, kami sudah menanam di atas 9 ribu hektar, dan ini akan terus kami perluas karena potensi lahan kami masih sangat besar, sekitar 21 ribu hektar lebih,” ujar Fadly Samad.
Ia menjelaskan, upaya perluasan lahan tanam terus digenjot sebagai langkah antisipatif menjaga ketersediaan pangan di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Dari sisi hasil, program tersebut mulai menunjukkan capaian positif. Polda Jabar mencatat serapan hasil panen jagung ke gudang Bulog telah mencapai 3.700,13 ton. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiring berlangsungnya masa panen di sejumlah daerah.
“Selain disalurkan ke Bulog untuk cadangan pangan pemerintah, sebagian besar hasil panen jagung diserap oleh industri pakan ternak. Tercatat, serapan oleh pabrik pakan mencapai angka signifikan, yaitu 75.066 ton,” ucapnya didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.
Menurut Fadly, kolaborasi dengan industri pakan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani sekaligus menjamin kepastian pasar.
“Serapan ke pabrik pakan mencapai 75 ribu ton lebih. Ini sangat penting karena petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap. Harga jagung kita jaga agar petani tetap sejahtera, sekaligus mendukung industri peternakan di Jawa Barat,” jelasnya.
Dalam implementasinya, Polda Jabar menerapkan skema bertajuk Keroyok Bareng Rame-Rame yang mendorong partisipasi aktif seluruh polres dan polsek melalui program 1 Desa 1 Hektare. Skema ini mengajak masyarakat desa untuk memanfaatkan lahan kosong produktif secara optimal.
Di sektor pembiayaan, Polda Jabar mengadopsi pendekatan multi-sumber. Pendanaan program berasal dari tiga pilar utama, yakni Primkoppol (koperasi Polri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai mitra perusahaan.
“Jangan tanya soal biaya, karena kami sudah siapkan skema lengkap.
Ada KUR untuk petani, ada Primkoppol yang khusus mendampingi anggota dan masyarakat binaan, serta CSR dari perusahaan. Ini membuat petani tidak terbebani modal di awal,” ungkap Fadly.
Untuk pemanfaatan lahan, kepolisian bekerja sama dengan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara melalui skema pinjam manfaat lahan. Langkah ini memungkinkan pengelolaan lahan hutan produksi dan perkebunan yang belum optimal secara legal dan terstruktur.
The post Skema Pembiayaan Ketahanan Pangan Polda Jabar Jadi Rujukan Nasional appeared first on Sorot Garut.