Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan situasi sosial politik nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (1/9/2025) di Kantor MUI Jawa Barat, Jl. LL.RE. Martadinata No.105, Kota Bandung, dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Jabar, KH. Drs. Rafani Akhyar, M.Si.
Pernyataan ini digelar dalam rangka merespons dinamika sosial politik yang berkembang di wilayah Jawa Barat sekaligus menjadi langkah cooling system untuk mencegah potensi aksi anarkis dalam unjuk rasa yang belakangan marak terjadi.
Selain Ketua FKUB Jabar, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama, di antaranya Pdt. Paulus Wijono, S.Th (Ketua PGIW Jabar), Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P (Ketua PHDI Jabar), Ir. Tony Rudianto (Matakin Jabar/Umat Konghucu), Kolonel (L) (Purn) FX Djoko Santoso (Keuskupan/Umat Katolik), Pandita Satirman, S.Pd.B (Walubi Jabar/Umat Buddha), Drs. H. Iding Badrudin, M.Sg (Bendahara FKUB Jabar/Muslim), KH. Barna Somantri (Muslim), Romo Yohanes Surono (Katolik), dan Romo FX Wahyu Tri Wibowo (Kepemudaan Keuskupan Bandung).
Dalam pernyataannya, FKUB Jabar menyoroti gelombang aksi demonstrasi masyarakat pada 28 Agustus 2025 di Jakarta dan berlanjut pada 30 Agustus 2025 di sejumlah kota, termasuk di Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan tunjangan gaji anggota DPR yang dinilai melukai hati rakyat di tengah kesulitan ekonomi, serta sikap sebagian anggota DPR yang dianggap tidak pantas. Situasi semakin memanas setelah seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia saat unjuk rasa di Jakarta.
FKUB Jabar menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan maupun korban lain dari kalangan masyarakat dan aparat yang harus kehilangan nyawa saat memperjuangkan keadilan. Kepada keluarga korban, FKUB berharap agar senantiasa diberikan ketabahan serta mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Lebih lanjut, FKUB menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aksi demonstrasi, meskipun merupakan hak demokrasi, sebaiknya tetap dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan anarkis seperti perusakan, pembakaran fasilitas umum, hingga penjarahan tidak dapat dibenarkan baik oleh hukum maupun agama.
FKUB juga mengingatkan para elit politik, baik di DPR maupun pemerintah, agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Ucapan yang tidak bijak hanya akan menambah ketersinggungan masyarakat.
Para pejabat diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan etika.
Selain itu, FKUB menilai penonaktifan sejumlah anggota DPR yang dianggap telah melakukan kesalahan besar adalah langkah tepat untuk meredam kekesalan masyarakat. Namun, hal itu dinilai belum cukup. DPR diminta segera mengambil keputusan konkret, termasuk menghapus tunjangan gaji yang memicu gelombang protes, serta menindaklanjuti aspirasi rakyat dalam bentuk kebijakan nyata yang pro terhadap kepentingan masyarakat.
Pemerintah juga diimbau meninjau ulang kebijakan perpajakan maupun efisiensi anggaran agar tidak semakin memberatkan beban rakyat dan melemahkan daya beli.
FKUB Jabar juga menyampaikan doa serta dukungan bagi aparat kepolisian dan TNI agar senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas. Aparat diharapkan tetap tegas namun humanis dalam menghadapi massa, sementara masyarakat diminta turut serta menjaga keamanan dan membantu aparat dalam menciptakan situasi kondusif demi terwujudnya kerukunan di tengah perbedaan.
FKUB Jabar menegaskan bahwa pernyataan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyikapi situasi bangsa yang sedang menghadapi ujian besar.
The post FKUB Jawa Barat Serukan Kedamaian, Tolak Aksi Anarkis dalam Unjuk Rasa appeared first on Sorot Garut.